LUWU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu melalui Dinas Perdagangan tengah menyelidiki dugaan penyimpangan distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang diduga melibatkan oknum agen dan pangkalan.
Dugaan tersebut mencuat di tengah kelangkaan LPG 3 Kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Luwu.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Ruslang, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada praktik penyaluran LPG subsidi di luar peruntukannya, termasuk dugaan pelangsiran tabung gas keluar daerah demi memperoleh keuntungan lebih besar.
Menurut Ruslang, berdasarkan laporan dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), pasokan LPG 3 Kg untuk Kabupaten Luwu selama ini disalurkan tepat waktu dan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan LPG subsidi.
“SPBE menyampaikan bahwa distribusi untuk Kabupaten Luwu berjalan lancar dan sesuai kuota. Karena itu kami mempertanyakan mengapa masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram,” ujarnya kepada sindosulsel.com.
Dinas Perdagangan juga menemukan adanya pangkalan LPG di Kecamatan Bua yang membawa stok tabung gas ke wilayah Padang Sappa.
Saat dilakukan penelusuran, alasan penyaluran kepada pengecer dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.
“Ini temuan kami. Ada pangkalan di Bua yang membawa LPG ke Padang Sappa dengan alasan untuk dijual kepada pengecer. Setelah kami telusuri, pengecer tersebut ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik pangkalan,” ungkap Ruslang.
Ia menduga praktik tersebut dilakukan karena adanya selisih keuntungan yang cukup besar antara harga eceran tertinggi (HET) dan harga jual di tingkat pengecer.
Saat ini harga LPG 3 Kg di sejumlah wilayah dilaporkan mencapai Rp35 ribu per tabung, bahkan di Kecamatan Bua ditemukan harga hingga Rp50 ribu per tabung.
Selain itu, Dinas Perdagangan juga mencurigai adanya ketidaksesuaian data distribusi antara agen dan pangkalan.
Beberapa agen mengklaim penyaluran LPG berjalan lancar tanpa kendala, namun keterangan tersebut berbeda dengan informasi yang diperoleh dari sejumlah pangkalan.
“Salah satu temuan kami, pihak agen menyatakan distribusi selalu lancar dan tidak pernah terlambat. Namun saat kami melakukan konfirmasi kepada beberapa pangkalan, mereka mengaku pasokan terkadang tersendat,” kata Ruslang.
Saat ini Pemkab Luwu terus melakukan pemantauan dan investigasi lapangan untuk mengungkap penyebab kelangkaan LPG 3 Kg.
Dinas Perdagangan juga telah melayangkan surat kepada seluruh agen LPG yang beroperasi di Kabupaten Luwu serta menyampaikan laporan resmi kepada Pertamina.
“Kami sudah menyurati para agen dan juga Pertamina. Semua prosedur administrasi kami jalankan. Jika ditemukan pelanggaran, baik oleh pangkalan maupun agen, kami akan meminta Pertamina untuk mencabut izinnya,” tegas Ruslang.
Ruslang menambahkan, dalam dua kali surat resmi yang dikirimkan kepada para agen, Pemkab Luwu telah meminta data lengkap mengenai jumlah pangkalan dan volume LPG 3 Kg yang disalurkan.
Namun hingga saat ini para agen belum menyerahkan data yang diminta.
Kondisi tersebut semakin memperkuat kecurigaan pemerintah daerah adanya dugaan permainan data distribusi LPG subsidi.
Pemkab Luwu menduga sebagian kuota LPG 3 Kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Luwu justru dilangsir ke luar daerah atau disalurkan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.
