MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan sistem pelayanan publik terintegrasi Lontara+ dan Makassar Virtual Economic Center kepada peserta Australia Awards Short Course sebagai praktik penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Sebanyak 27 peserta program Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) mengunjungi Makassar Virtual Economic Center atau MARVEC di Gedung Makassar Government Center pada Rabu (05/08/2026).
Peserta berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, serta perwakilan pemerintah dari 12 provinsi.
Provinsi tersebut meliputi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem mengatakan kunjungan tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan dapat berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Roem.
Ia berharap pengalaman Pemkot Makassar dalam membangun sistem digital dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peserta sebelum mengikuti rangkaian studi di Australia.
Rombongan dipimpin Course Leader Australia Awards Short Course Rachel Nolan. Ia menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari lokakarya pra-studi sebelum peserta mengikuti program mengenai tata kelola pemerintahan dan penyusunan kebijakan publik di Australia.
Menurut Rachel, Makassar dipilih sebagai salah satu lokasi kunjungan karena memiliki sejumlah praktik transformasi digital yang dapat dipelajari untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam bidang kebijakan publik, administrasi pemerintahan, dan digitalisasi layanan.
Dalam pemaparan bertema “Digital Insight, Better Governance”, Roem menjelaskan pengembangan Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada Minggu (27/07/2025).
Sebelum Lontara+ hadir, Pemkot Makassar memiliki 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan secara terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan belum terintegrasi, laporan masyarakat tersebar di berbagai platform, dan tingkat kepuasan pengguna sulit diukur secara menyeluruh.
Seluruh layanan kemudian mulai dihimpun ke dalam Lontara+ agar masyarakat dapat mengakses pelayanan pemerintah melalui satu aplikasi.
“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan pengguna aktif mencapai 88.015,” ujar Roem.
Kominfo Makassar mencatat sebanyak 25.219 aduan masyarakat diterima melalui Lontara+ selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22.663 aduan telah diselesaikan atau setara dengan 89,9 persen.
Hasil evaluasi pengguna juga menunjukkan 92,5 persen responden menilai Lontara+ mempermudah akses terhadap layanan pemerintah. Sebanyak 90 persen pengguna menyatakan aplikasi tersebut mudah digunakan.
Selain itu, 87,5 persen responden menilai pelayanan menjadi lebih transparan dan persentase yang sama menyatakan puas terhadap layanan yang diterima. Lebih dari 70 persen pengguna juga menilai penanganan aduan berlangsung cepat.
Roem mengatakan capaian tersebut menunjukkan digitalisasi tidak hanya mempermudah akses pelayanan, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain Lontara+, peserta diperkenalkan dengan Call Center 112 yang melayani laporan kegawatdaruratan masyarakat selama 24 jam.
Kominfo Makassar turut menjelaskan fungsi MARVEC sebagai pusat integrasi, pemantauan, dan analisis data yang digunakan pemerintah dalam mengambil keputusan.
“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara waktu nyata, mulai dari CCTV lalu lintas, pelayanan pajak, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru, hingga berbagai indikator strategis lainnya,” jelas Roem.
Dalam sesi diskusi, peserta mengajukan pertanyaan mengenai strategi penyatuan layanan, pengelolaan data antarorganisasi perangkat daerah, serta mekanisme penyelesaian laporan masyarakat.
Rachel Nolan mengapresiasi sistem digital yang digunakan Pemkot Makassar untuk menerima dan menangani keluhan warga.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru serta kecanggihan sistem teknologi dalam merespons keluhan warga. Masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah mendengarkan dan peduli terhadap hal-hal yang mereka sampaikan,” katanya.
Menurut Rachel, sistem tersebut memudahkan warga mengirim laporan beserta foto serta memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganannya.
Teknologi itu juga dinilai membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif agar pelayanan dasar dapat berjalan optimal.
“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi pengambil keputusan,” ujar Rachel.
