INTERNASIONAL – Pemerintah Rusia meningkatkan tekanan terhadap pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dengan memasukkan namanya ke dalam daftar individu yang dikategorikan sebagai ekstremis dan teroris.
Badan pemantau keuangan Rusia, Rosfinmonitoring, mengumumkan penambahan nama Durov ke dalam daftar tersebut pada Kamis (30/07/2026).
Langkah itu diambil sehari setelah Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB menjeratnya dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme.
FSB juga menyatakan telah menerbitkan perintah penangkapan internasional terhadap pengusaha teknologi kelahiran Rusia tersebut.
Namun, otoritas Rusia tidak menjelaskan mekanisme internasional yang digunakan.
Hingga pengumuman itu disampaikan, belum terdapat konfirmasi bahwa Interpol telah menerbitkan Red Notice terhadap Durov.
Rusia menuduh pengelola Telegram membiarkan sejumlah kanal, percakapan, dan bot yang disebut digunakan intelijen Ukraina serta kelompok teroris dan ekstremis.
Konten tersebut, menurut FSB, diduga dimanfaatkan untuk merencanakan aksi sabotase, serangan teror, pembunuhan massal, dan kejahatan siber di wilayah Rusia.
Dikutip dari TASS yang memuat pernyataan resmi FSB, otoritas keamanan Rusia menyatakan proses pidana dan penetapan status buronan terhadap Durov telah dilakukan.
“Pavel Durov telah didakwa dalam perkara yang sedang diselidiki dan surat penangkapan internasional telah diterbitkan,” demikian pernyataan FSB.
FSB mengklaim telah mengirimkan banyak permintaan agar Telegram menghapus konten yang dianggap melanggar hukum Rusia.
Permintaan itu disebut tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh pengelola platform.
Tuduhan Rusia tersebut belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemerintah Ukraina juga belum memberikan tanggapan langsung terhadap tuduhan bahwa aparat intelijennya menggunakan Telegram untuk merekrut pelaku serangan.
Telegram merespons pengumuman FSB dengan cara yang tidak biasa.
Akun resmi Telegram di platform X mengunggah foto lama Pavel Durov yang sedang mengacungkan jari tengah.
Unggahan tanpa keterangan itu dipublikasikan pada Rabu (29/07/2026), tidak lama setelah tuduhan dan status buronan diumumkan Rusia.
Unggahan tersebut dinilai sebagai bentuk penolakan terbuka terhadap langkah hukum yang ditempuh Moskow.
Setelah namanya dimasukkan ke dalam daftar ekstremis dan teroris, Durov juga mengunggah meme yang membandingkan perlakuan Rusia terhadap dirinya dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bersama perwakilan Taliban.
Dalam meme itu, Durov diberi label sebagai “pembantu teroris”, sementara perwakilan Taliban digambarkan sebagai “mitra terhormat”.
Meski Durov masuk dalam daftar Rosfinmonitoring, status tersebut tidak otomatis menjadikan Telegram sebagai organisasi terlarang.
Rosfinmonitoring menjelaskan bahwa pembatasan yang dikenakan kepada Durov sebagai individu tidak berlaku terhadap Telegram sebagai badan hukum.
Hingga kini, belum ada keputusan terpisah yang secara resmi menetapkan aplikasi Telegram sebagai organisasi terlarang di Rusia.
Telegram masih digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah Rusia, termasuk Kremlin, Kementerian Pertahanan, dan sejumlah pejabat tinggi.
Di sisi lain, akses terhadap aplikasi tersebut telah diperlambat dan dibatasi sebagai bagian dari kebijakan Rusia memperketat kendali atas layanan komunikasi digital asing.
Sebagian pengguna dilaporkan harus memakai jaringan pribadi virtual atau VPN untuk mengaksesnya.
Hubungan Durov dengan pemerintah Rusia telah memburuk selama lebih dari satu dekade.
Ia meninggalkan Rusia pada 2014 setelah kehilangan kendali atas perusahaan media sosial VKontakte.
Telegram menyebut Durov menolak menyerahkan data pengunjuk rasa Ukraina kepada aparat keamanan Rusia.
Durov kemudian memindahkan pusat operasional Telegram ke Dubai.
Ia saat ini memegang kewarganegaraan Uni Emirat Arab dan Prancis.
Telegram mengklaim telah memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia.
Popularitasnya membuat platform tersebut menjadi sarana komunikasi penting di Rusia dan Ukraina, termasuk bagi pejabat, militer, jurnalis, serta masyarakat umum.
Durov membantah tuduhan bahwa perusahaannya sengaja membiarkan aktivitas kriminal.
Ia menyatakan Telegram telah melakukan moderasi serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum melebihi kewajiban yang ditetapkan.
Perkara tersebut menjadi babak baru dalam konflik antara pemerintah Rusia dan Telegram terkait kebebasan berpendapat, privasi komunikasi, moderasi konten, serta kontrol negara terhadap platform digital.
