banner 970x250
Hukrim

Lagi-lagi Tambang Emas Ilegal di Luwu Digerebek, Siapa Aktor Utama di Balik Layar

14
×

Lagi-lagi Tambang Emas Ilegal di Luwu Digerebek, Siapa Aktor Utama di Balik Layar

Sebarkan artikel ini
Lagi-lagi Tambang Emas Ilegal di Luwu Digerebek, Siapa Aktor Utama di Balik Layar
aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Bajo Barat, oleh Polres Luwu.(ist)
Example 468x60

HUKRIM – Polres Luwu kembali menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Dalam operasi di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Sabtu malam (14/11/2026), polisi mengamankan empat operator dan enam unit alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal.

banner 300x600

Penindakan ini kembali mengangkat persoalan lama mengenai pemberantasan tambang ilegal di Luwu. Sebab, Polres Luwu kesekian kali bubarkan PETI, belum ada kabar lanjut ke pengadilan yang dapat diketahui publik dari rangkaian penertiban sebelumnya.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan operasi penertiban, tetapi juga kepastian bahwa proses hukum berjalan hingga mengungkap pihak-pihak yang berada di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Operasi terbaru dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Muhammad Ibnu Robbani, bersama personel Satreskrim.

Penertiban menyasar dua lokasi penambangan yang berjarak sekitar 300 meter.

“Di lokasi pertama, petugas mengamankan dua operator alat berat berinisial FR dan AW. Polisi juga mengamankan tiga unit alat berat, masing-masing dua unit Liugong dan satu unit JCB 215,” ujar Muhammad Ibnu Robbani, dalam press releasenya.

“Selain itu, ditemukan dua lembar karpet yang diduga digunakan sebagai media penyaring material emas,” sambungnya.

Sementara di lokasi kedua, lanjutnya, polisi mengamankan dua operator berinisial A dan AS. Dari lokasi tersebut, turut diamankan tiga unit alat berat, terdiri atas satu unit Kobelco SK 210 dan dua unit Hitachi PC 200.

“Secara keseluruhan, polisi mengamankan empat operator, enam unit alat berat, serta empat lembar karpet yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin,” kata Kasat Reskrim.

Baca Juga : Kebakaran PT SGS di Bua Luwu Diusut, Polisi Amankan 7 Orang

Baca juga:  Dua Pelajar Tertangkap Saat Coba Bobol Warung di Walenrang

Kapolres Luwu, AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, menegaskan komitmen jajarannya melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Penanganan perkara tidak hanya menyasar orang-orang yang ditemukan beraktivitas di lapangan. Penyidik juga akan mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan tersebut,” tegas Andrias.

Saat ini, Satreskrim Polres Luwu tengah menyiapkan gelar perkara untuk menentukan peningkatan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan.

Penyidik juga akan memeriksa empat operator yang diamankan, mendalami keterangan pihak-pihak terkait, mengumpulkan dokumen dan alat bukti tambahan, serta berkoordinasi dengan ahli dan instansi berwenang.

Namun, publik tentu menunggu pembuktian dari pernyataan tersebut. Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada operator alat berat, melainkan mampu menelusuri pemilik modal, pemilik peralatan, pengendali kegiatan hingga jaringan penampung dan penjualan hasil tambang.

Pemberantasan pertambangan ilegal juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah operasi penegakan hukum di berbagai daerah memperlihatkan upaya aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal sekaligus mengungkap jaringan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Di Kalimantan Barat, Polda Kalbar mengungkap 25 kasus pertambangan emas tanpa izin selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026.

Dalam pengungkapan yang diumumkan pada 10 November 2026 tersebut, polisi mengamankan 41 tersangka, menyita 435,9 gram emas, serta uang tunai sekitar Rp424,2 juta.

Penindakan juga menyasar rantai distribusi hasil tambang ilegal, termasuk pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, dan menjual emas.

Sementara di Nabire, Papua Tengah, Kementerian Kehutanan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan aparat penegak hukum mengungkap aktivitas tambang emas ilegal di kawasan hutan.

Baca Juga : Polri Tetapkan 13 Korporasi dan 243 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla

Baca juga:  Hari Pertama di Luwu, AKBP Andrias Disambut Pengungkapan Kasus Curanmor

Dalam penanganan kasus tersebut, sejumlah alat berat diamankan dan empat warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

Rangkaian penindakan di sejumlah daerah tersebut menjadi gambaran bahwa pemberantasan tambang ilegal membutuhkan penegakan hukum yang menyeluruh, termasuk terhadap pihak yang mengendalikan kegiatan dan menikmati hasilnya.

Kembali terjadinya penertiban PETI di Luwu menempatkan aparat penegak hukum pada tantangan berikutnya, yakni memastikan perkara tersebut benar-benar berlanjut ke proses hukum.

Sebab, Polres Luwu kesekian kali bubarkan PETI, belum ada kabar lanjut ke pengadilan menjadi persoalan yang perlu dijawab melalui keterbukaan informasi mengenai perkembangan setiap perkara penambangan ilegal yang pernah ditertibkan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah perkara-perkara sebelumnya telah ditingkatkan ke penyidikan, berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan, serta apakah sudah ada yang diproses di pengadilan.

Untuk operasi terbaru di Desa Tumbubara, hingga berita ini ditulis, penanganan masih dalam tahap persiapan gelar perkara untuk menentukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Belum ada keterangan mengenai penetapan tersangka maupun pelimpahan perkara ke kejaksaan dan pengadilan.

Penindakan PETI semestinya tidak hanya diukur dari jumlah operator dan alat berat yang diamankan. Lebih penting lagi, sejauh mana aparat mampu mengungkap aktor utama, jaringan bisnis, serta pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.

Dengan demikian, operasi penertiban tidak sekadar menjadi kegiatan berulang, tetapi menghasilkan kepastian hukum, efek jera, sekaligus perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Luwu.

Example 300x600
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *