INTERNASIONAL – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali berada di titik didih pasca munculnya manuver militer Iran untuk memblokir perairan Selat Hormuz.
Pemblokiran jalur maritim yang sangat krusial bagi lalu lintas minyak dunia ini secara resmi diumumkan pada Sabtu (20/06/2026), sebagai bentuk perlawanan keras Teheran atas eskalasi serangan Israel ke wilayah selatan Lebanon.
Agresi militer tersebut dinilai telah melanggar kesepakatan damai sementara yang sedang dirintis dengan Washington.
Merespons manuver penutupan sepihak tersebut, pihak militer Amerika Serikat segera angkat bicara dan menepis klaim yang dilontarkan Teheran.
Komando Pusat AS (CENTCOM) memastikan bahwa jalur bagi armada komersial tetap aman dan terbuka, di mana tercatat sedikitnya 55 kapal dagang telah melintas di kawasan tersebut pada Sabtu (20/06/2026).
Bukannya meredakan ketegangan, Presiden AS Donald Trump justru melontarkan ancaman bernada ekonomi.
“Tidak akan ada pungutan biaya di Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata, kecuali jika pungutan itu kelak diberlakukan oleh Amerika Serikat apabila kesepakatan gagal diselesaikan,” tulis Trump, seperti dikutip dari unggahannya di platform Truth Social.
Kendati diwarnai oleh aksi saling ancam di perairan, ruang diplomasi antara kedua negara rupanya tetap dibiarkan terbuka.
Delegasi tingkat tinggi dari Washington dan Teheran terpantau mulai menggelar perundingan lanjutan di Swiss pada Minggu (21/06/2026).
Tim perunding AS dikomandoi langsung oleh Wakil Presiden JD Vance, sementara Teheran diwakili oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
“Rezim Zionis terus melanggar komitmennya di Lebanon, masalah penghentian perang ini akan menjadi topik utama diskusi sebelum kita masuk ke kesepakatan yang lebih luas,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dikutip dari kantor berita IRNA.
Dinamika dan eskalasi konflik antara AS dan Iran ini rupanya memicu reaksi negatif dari para sekutu Amerika Serikat di Benua Biru.
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, secara terang-terangan menyalahkan kebijakan pemerintahan Trump sebagai pemicu karut-marutnya situasi di Timur Tengah.
“Pada akhirnya, kemacetan Selat Hormuz ini didorong masuk oleh Donald Trump. Pembukaan kembali jalur aman melalui selat tersebut adalah demi kepentingan pasokan energi dan pemulihan ekonomi Eropa,” kata Pistorius, seperti dikutip dari hasil wawancaranya dengan stasiun televisi ARD.
Keretakan diplomatik antara AS dan sekutunya kian kentara dengan adanya perselisihan personal antara Trump dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.
Secara tajam, Meloni menampik klaim Trump yang menyebut dirinya memohon untuk sekadar bisa berfoto bersama saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Prancis.
