NASIONAL – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 91.913 kasus ditemukan pada kelompok balita berusia 0 hingga 5 tahun.
Data tersebut merupakan hasil pemantauan Kemenkes hingga Senin (02/11/2026) pukul 16.00 WIB, yang mencakup 63 kabupaten/kota di wilayah terdampak kabut asap.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, menjelaskan bahwa pada hari terakhir pemantauan tersebut terdapat tambahan 3.906 kasus ISPA.
“Data dari pemantauan Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 pukul 4 sore, tercatat 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota. Khususnya di tanggal 2 November, terdapat penambahan 3.906 kasus,” kata Widyawati dalam konferensi pers perkembangan penanganan karhutla yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (04/11/2026).
Tujuh provinsi yang masuk dalam pemantauan tersebut meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.
Kemenkes terus memantau perkembangan penyakit pernapasan di wilayah-wilayah tersebut karena paparan kabut asap masih berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data Kemenkes, kelompok anak-anak dan lanjut usia menjadi perhatian utama dalam penanganan dampak kesehatan akibat karhutla.
Kasus ISPA pada balita berusia 0 hingga 5 tahun mencapai 91.913 kasus.
Sementara itu, anak-anak usia 6 hingga 9 tahun tercatat sebanyak 87.704 kasus.
Adapun kelompok lanjut usia di atas 60 tahun menyumbang 56.092 kasus.
Selain ketiga kelompok usia tersebut, Kemenkes memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma, serta 8.086 pekerja luar ruangan yang berisiko terpapar polusi udara.
Baca Juga : Kemenkes Ungkap 333.470 Kasus ISPA di Wilayah Karhutla, 75 Ribu Menimpa Balita
Pemantauan terhadap kelompok rentan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat memburuk akibat paparan asap dan partikel pencemar udara.
Menurut Widyawati, pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kabut asap, terutama bagi kelompok yang memiliki risiko gangguan pernapasan lebih tinggi.
“Pemerintah memang sangat memahami kekhawatiran masyarakat akan dampak kabut asap terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Kami terus bersiaga dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.
Tingginya jumlah kasus ISPA berlangsung di tengah kondisi kualitas udara yang masih mengkhawatirkan di sejumlah daerah terdampak karhutla.
Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dipublikasikan InfoPublik, pemantauan pada Selasa (03/11/2026) pukul 09.00 WIB menunjukkan dua kabupaten/kota berada dalam kategori kualitas udara berbahaya.
Sebanyak 15 kabupaten/kota lainnya masuk kategori tidak sehat, sedangkan 60 kabupaten/kota berada pada kategori sedang dan 14 kabupaten/kota berkategori baik.
Dua wilayah yang mencatat kondisi paling mengkhawatirkan adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan nilai PM2.5 sebesar 580, serta Kota Palangka Raya dengan nilai 348.
Kondisi tidak sehat juga tercatat di sejumlah daerah lainnya, termasuk Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Muara Jambi, Kota Palembang, serta Kutai Kartanegara.
Di Provinsi Riau, empat wilayah masuk kategori tidak sehat, yakni Pekanbaru, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Bengkalis.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman pencemaran udara belum sepenuhnya mereda meskipun perkembangan kasus penyakit pernapasan berbeda-beda di setiap daerah.
Widyawati menjelaskan bahwa perkembangan kasus ISPA di sejumlah provinsi menunjukkan kondisi yang beragam.
Ada daerah yang mengalami penurunan jumlah kasus, tetapi beberapa wilayah masih mencatat peningkatan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif.
Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian karena perkembangan kasus penyakit pernapasan masih membutuhkan antisipasi melalui pemantauan kesehatan dan kesiapan fasilitas pelayanan medis.
Menurut Kemenkes, penurunan jumlah kasus yang tercatat tidak selalu menunjukkan bahwa ancaman kesehatan akibat kabut asap telah berakhir.
“Penurunan kasus yang tercatat bukan berarti risiko paparan asap sudah sepenuhnya hilang,” kata Widyawati.
Selain gangguan saluran pernapasan, paparan asap dan partikel debu dari kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi menimbulkan iritasi mata.
Baca Juga : Kabut Asap Ancam Kesehatan Warga, Appi Pastikan Pelayanan Medis Tetap Optimal
“Paparan asap dan partikel debu akibat karhutla juga dapat menyebabkan iritasi mata. Masyarakat diimbau menghindari paparan asap dan tidak menggosok mata ketika terasa perih atau gatal,” pesannya.
Untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, Kemenkes terus memperkuat kesiapan pelayanan kesehatan di daerah terdampak.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan fasilitas rumah oksigen bagi warga yang membutuhkan dukungan pernapasan.
Di Provinsi Riau, sebanyak 10 rumah oksigen telah disiapkan sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap.
Namun, Widyawati menekankan bahwa keberadaan fasilitas tersebut harus dibarengi dengan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga telah menginstruksikan pengiriman tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak karhutla.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam koordinasi penanganan dampak karhutla pada Oktober 2026.
Selain masker, pemerintah menyiapkan dukungan alat konsentrator oksigen atau oxygen concentrator serta obat-obatan sesuai kebutuhan daerah.
Kemenkes juga meminta fasilitas puskesmas di wilayah terdampak memastikan ketersediaan obat dan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Pelayanan kesehatan turut diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Di tengah ancaman kabut asap, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk membatasi paparan polusi udara, terutama ketika kualitas udara menunjukkan kategori tidak sehat atau berbahaya.
Masyarakat diminta menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar rumah serta memantau informasi kualitas udara melalui kanal resmi pemerintah.
Selain itu, warga dianjurkan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencukupi kebutuhan air putih, serta mengonsumsi makanan yang bergizi dan higienis.
Bagi masyarakat yang mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya, Kemenkes menyarankan agar segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan.
Pemantauan kesehatan di tujuh provinsi terdampak terus dilakukan bersamaan dengan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Kementerian Kesehatan berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan lembaga penanggulangan bencana dapat memperkuat perlindungan masyarakat selama ancaman kabut asap masih berlangsung.
