LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar rapat evaluasi dan laporan percepatan peningkatan Universal Coverage (cakupan semesta) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Rapat strategis tersebut dilangsungkan di ruang lounge Kantor Bupati Luwu pada Rabu (22/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Haryanjas Pasang Kamase, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muhammad Rudi, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
Dalam pemaparannya, Haryanjas Pasang Kamase menjelaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu program strategis nasional.
Program ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah munculnya angka kemiskinan baru.
Ia menyebutkan, target Universal Coverage Jamsostek di wilayah tersebut ditetapkan sebesar 43,92 persen hingga tahun 2029 mendatang.
Target cakupan ini meliputi perlindungan bagi pekerja formal maupun informal, termasuk menyasar kelompok rentan dan warga yang tergolong miskin ekstrem.
Adapun manfaat perlindungan yang diberikan oleh program ini sangat komprehensif, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP).
Berdasarkan pemutakhiran data terakhir, sebanyak 75.665 pekerja atau sekitar 43,70 persen di wilayah tersebut telah terlindungi.
Sementara itu, masih terdapat 97.483 pekerja atau sekitar 56,3 persen yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Di sisi lain, tercatat pula sebanyak 1.543 badan usaha telah secara resmi mendaftarkan diri sebagai peserta.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak dalam upaya meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau BPJS, tetapi tanggung jawab bersama agar seluruh masyarakat dapat ter-cover,” ujarnya menegaskan.
Senada dengan Wakil Bupati, Pj Sekretaris Daerah Luwu, Muhammad Rudi, juga menegaskan bahwa peningkatan kepesertaan ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui skema kolaborasi lintas sektor.
Ia menyebutkan bahwa optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alokasi dana desa, serta kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan menjadi langkah yang sangat penting.
Upaya tersebut difokuskan dengan prioritas perlindungan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 3.
