NASIONAL – Pemerintah Indonesia secara resmi menangguhkan rencana pemberangkatan kontingen pasukan perdamaian Board of Peace (BoP) yang sedianya akan ditugaskan ke wilayah Gaza, Palestina.
Penundaan langkah kemanusiaan ini merupakan imbas langsung dari eskalasi konflik bersenjata yang semakin memanas antara Iran melawan Amerika Serikat beserta Israel di kawasan Timur Tengah.
Keputusan strategis tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat memberikan keterangan pers di kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa (17/03/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengiriman personel militer untuk sementara waktu dihentikan total demi alasan keamanan.
“Semua di-hold,” ungkap Prasetyo Hadi secara singkat mengenai status pengerahan pasukan tersebut.
Kebijakan penahanan pasukan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh tanah air.
Dalam sebuah sesi wawancara khusus bersama media internasional Bloomberg yang dirilis pada Senin (16/03/2026), Presiden Prabowo Subianto kembali mempertegas komitmen konstitusional tersebut.
Kepala Negara menyatakan dengan gamblang bahwa Republik Indonesia menolak untuk terikat dalam pakta pertahanan atau aliansi militer blok mana pun di dunia.
Menurut Prabowo Subianto, sikap non-blok ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk membangun kemandirian pertahanan yang absolut.
Ia mengingatkan bahwa ketika krisis atau ancaman kedaulatan melanda, sebuah negara tidak boleh menggantungkan nasib dan keamanan nasionalnya kepada kekuatan militer asing.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas angkatan bersenjata domestik menjadi sebuah keharusan yang tak bisa ditawar agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Meskipun terus berupaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan negara, Presiden menjamin bahwa arah kebijakan militer Indonesia murni dirancang untuk tujuan defensif guna melindungi teritorial NKRI.
Pemerintah memastikan akan terus mengedepankan jalur diplomasi damai serta menjaga harmonisasi hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, tanpa bermaksud memberikan ancaman provokasi militer ke pihak luar.
