NASIONAL – Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi pembentangan dua spanduk raksasa di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Aksi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta cuaca ekstrem terhadap kesehatan, pekerjaan, dan biaya hidup masyarakat.
Sejumlah aktivis Greenpeace memanjat Monumen Selamat Datang dan membentangkan spanduk berwarna kuning bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Spanduk lainnya memuat kritik terhadap penanganan bencana yang dinilai belum memberikan perlindungan memadai bagi masyarakat.
Greenpeace menyatakan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok pekerja dengan penghasilan tidak tetap.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat mengganggu mata pencaharian sekaligus menambah beban pengeluaran masyarakat.
Menurutnya, nelayan, pengemudi ojek daring, pekerja lepas, dan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan menghadapi risiko kehilangan penghasilan ketika aktivitas mereka terganggu oleh bencana.
Dalam siaran pers resmi Greenpeace Indonesia pada Selasa (20/10/2026), Jeanny menilai kebijakan pemerintah belum cukup menjawab persoalan tersebut.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar,” kata Jeanny, sebagaimana dikutip dari siaran pers Greenpeace Indonesia.
Ia meminta pemerintah menjadikan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan ekonomi dan perlindungan sosial.
Greenpeace juga menyoroti kabut asap akibat karhutla yang dinilai berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Organisasi lingkungan tersebut berpandangan bahwa penanganan bencana perlu disertai langkah jangka panjang untuk melindungi sumber penghidupan warga.
Bersamaan dengan aksi tersebut, Greenpeace memaparkan temuan riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.
Penelitian tersebut membahas dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur atau Jakarta Raya, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau Yogyakarta Raya.
Berdasarkan laporan Greenpeace, sebanyak 41 persen responden melaporkan dampak krisis iklim pada pola konsumsi dan biaya pangan.
Sementara itu, 39 persen responden melaporkan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan. Adapun 20 persen lainnya merasakan dampak pada akses tempat tinggal serta biaya transportasi.
Angka tersebut menggambarkan temuan penelitian pada kelompok dan wilayah yang diteliti, bukan keseluruhan penduduk Indonesia.
Selain mengidentifikasi tekanan ekonomi, riset itu mencatat sejumlah langkah yang dilakukan responden untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
Sebanyak 57,34 persen responden mengurangi konsumsi non-esensial dengan perkiraan penghematan Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Kemudian, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pangan di rumah untuk menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Greenpeace juga mencatat 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru guna menambah pendapatan.
Hasil penelitian tersebut digunakan Greenpeace untuk mendorong penguatan perlindungan sosial dan kebijakan adaptasi perubahan iklim.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut mengkritik kebijakan pembangunan yang dinilainya belum memberikan manfaat merata bagi masyarakat.
Atha menyoroti angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada semester pertama 2026.
Angka tersebut sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada semester I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, Atha mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi dan dampak bencana.
Menurutnya, pembangunan ekonomi perlu mempertimbangkan kerusakan lingkungan serta biaya yang harus ditanggung masyarakat akibat perubahan iklim.
Greenpeace juga mengkritik sejumlah prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan kebijakan pembiayaan penanggulangan bencana.
Meski demikian, hubungan langsung antara program pemerintah tertentu dan kenaikan harga pangan memerlukan pembuktian melalui data ekonomi yang lebih lengkap. Kritik Greenpeace tersebut merupakan pandangan organisasi, bukan kesimpulan resmi mengenai penyebab inflasi.
Aksi pembentangan spanduk di Bundaran HI mendapat penanganan dari aparat kepolisian bersama petugas terkait.
Berdasarkan laporan Liputan6, dua spanduk yang dipasang aktivis Greenpeace diturunkan secara bertahap pada pukul 08.50 WIB dan 09.20 WIB.
Sementara itu, enam aktivis yang berada di atas Monumen Selamat Datang dievakuasi dengan bantuan petugas.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung, sebagaimana diberitakan ANTARA, menjelaskan bahwa keenam aktivis terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan.
Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan terlihat lemas saat turun sehingga memerlukan penanganan medis.
“Keenam orang itu dapat kita evakuasi dan tidak satu pun yang tertinggal di atas,” kata Reynold.
Kepolisian menyiapkan ambulans dan membawa para aktivis ke fasilitas kesehatan Biddokkes Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan serta penanganan medis.
Reynold menyatakan kepolisian menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat. Namun, aksi juga harus memperhatikan keselamatan peserta dan ketertiban umum.
Ia mengingatkan bahwa kawasan Bundaran HI memiliki status sebagai struktur cagar budaya yang dilindungi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menanggapi aksi Greenpeace di kawasan Bundaran HI.
Pramono menyatakan penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi perlu tetap menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan di Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026), sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyampaikan langkah penguatan penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto, melalui keterangan yang disampaikan Menko Polkam Dudung Abdurachman pada Senin (19/10/2026), meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara masif, terukur, dan secepat mungkin.
Langkah tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi karhutla, meskipun belum secara khusus menjawab seluruh kritik Greenpeace mengenai dampak krisis iklim terhadap biaya hidup.
Greenpeace berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan bencana ketika terjadi, tetapi juga memperkuat kebijakan pencegahan, adaptasi iklim, dan perlindungan ekonomi masyarakat.
Melalui aksi di Bundaran HI, organisasi tersebut kembali mendorong agar kebijakan lingkungan dan ekonomi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi dampak perubahan iklim.
