MAKASSAR – Pendataan digital perlindungan sosial (Perlinsos) di Kota Makassar menunjukkan lonjakan signifikan.
Dalam dua pekan, data yang masuk meningkat dari sekitar 7.000 menjadi 128 ribu data.
Capaian tersebut terungkap dalam Entry Meeting Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial yang digelar Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang Sekretaris Daerah Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/8/2026).
Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly memimpin pertemuan tersebut didampingi Inspektur Daerah Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muh Roem, serta sejumlah pejabat teknis lingkup Pemkot Makassar.
Andi Zulkifly mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah yang dilakukan Pemkot Makassar untuk mempercepat transformasi digital dalam pendataan perlindungan sosial.
Menurutnya, Pemkot Makassar sebelumnya melibatkan pegawai pemerintah sebagai agen pendataan.
Namun, pola tersebut dinilai belum optimal karena pegawai memiliki tugas utama, sementara waktu masyarakat untuk ditemui berbeda-beda.
“Konsep awalnya kami mendorong agen-agen dari pegawai pemerintah. Ternyata agak kedodoran karena mereka sudah memiliki pekerjaan utama, sementara masyarakat memiliki waktu yang berbeda untuk ditemui,” kata Andi Zulkifly.
Pemkot Makassar kemudian mengubah strategi dengan melibatkan pengurus RT dan RW sebagai agen pendataan.
Langkah ini dinilai lebih efektif karena RT dan RW memiliki kedekatan serta akses langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kami ubah strateginya dengan melibatkan RT dan RW sebagai agen. Selain memiliki insentif, mereka juga memiliki indikator pekerjaan yang dapat dinilai, termasuk membantu program pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan pemantauan dashboard, BPKP mencatat peningkatan jumlah data yang cukup signifikan.
Dari sekitar 7.000 data pada 10 Agustus 2026, jumlahnya telah mencapai sekitar 128 ribu data.
Dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sembilan indikator disebut telah terpenuhi.
Satu indikator yang masih menjadi perhatian berkaitan dengan agen aktif.
BPKP selanjutnya akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pendataan sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang masih dihadapi perangkat daerah terkait.
Andi Zulkifly memastikan Pemkot Makassar siap mendukung proses monitoring tersebut.
Ia meminta Inspektorat mengawal koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan program digitalisasi perlindungan sosial.
“Kami dari Pemkot Makassar siap mendukung apabila ada kebutuhan tim, termasuk kunjungan ke kantor-kantor. Saya minta Inspektorat mengawal dan menghubungkan tim dengan SKPD terkait agar selama penugasan bisa berjalan lancar,” tuturnya.
Makassar sendiri menjadi salah satu daerah yang masuk dalam proyek percontohan pendataan perlindungan sosial secara digital.
Pemkot Makassar berharap kolaborasi dengan BPKP dapat mempercepat pencapaian target sekaligus menghasilkan data perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
